Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga
    Polkum | 2 bulan lalu
    Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

  • Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Ahli Hukum Soroti Polemik Tanah Milik TA Khalid, Negara Diminta Tegakkan Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik dugaan penjualan tanah milik TA Khalid yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyita perhatian publik. Laporan yang diajukan pengusaha Sofian M Diah ke kepolisian setempat tidak hanya memunculkan perdebatan antarindividu, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang kepastian hukum, tata kelola agraria, serta integritas penegakan hukum.

  • Penunjukan TNI Aktif di Bea Cukai: Efektif Secara Praktis, Problematis Secara Prinsip
    Polkum | 1 tahun lalu
    Penunjukan TNI Aktif di Bea Cukai: Efektif Secara Praktis, Problematis Secara Prinsip

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama -- seorang perwira aktif TNI -- sebagai Dirjen Bea dan Cukai menuai sorotan dari kalangan akademisi. Posisi yang bersifat sipil itu dinilai tidak semestinya diisi oleh prajurit militer aktif, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI.

  • Sidang PTUN Seleksi Kepala BPMA, Ahli Hukum: Pj Gubernur Diduga Melampaui Kewenangan
    Polkum | 1 tahun lalu
    Sidang PTUN Seleksi Kepala BPMA, Ahli Hukum: Pj Gubernur Diduga Melampaui Kewenangan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Proses gugatan yang diajukan Miswar terhadap hasil seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Pj Gubernur Aceh kini memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 62/G/2025/PTUN/JKT.

  • Ahli Hukum: Pengangkatan Alhudri Sebagai Plt Sekda Sah Karena SK Gubernur
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Ahli Hukum: Pengangkatan Alhudri Sebagai Plt Sekda Sah Karena SK Gubernur

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh mulai menimbulkan kritikan dari ketua DPRA, Zulfadli menyebutkan pengangkatan Alhudri cacat prosedural, karena pengangkatannya tidak melalui prosedural.

  • Prabowo Pilih Yusril, Otto Hasibuan, dan OC Kaligis untuk Hadapi Sengketa Pilpres
    Polkum | 2 tahun lalu
    Prabowo Pilih Yusril, Otto Hasibuan, dan OC Kaligis untuk Hadapi Sengketa Pilpres

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, telah ditunjuk oleh calon presiden Prabowo Subianto sebagai ketua tim hukum untuk menangani sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Ahli Hukum: Bawa HP di TPS Dilarang, Simak!
    Polkum | 2 tahun lalu
    Ahli Hukum: Bawa HP di TPS Dilarang, Simak!

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Satu hari lagi menuju 14 Febuari 2024 akan berlangsung momentum penting dalam agenda demokrasi yakni pencoblosan kertas suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perbincangan seputar regulasi di TPS semakin menjadi sorotan. 

  • Karya Tiga Ahli Hukum: Memaparkan Kelemahan Demokrasi Melalui 'Dirty Vote'
    Berita | 2 tahun lalu
    Karya Tiga Ahli Hukum: Memaparkan Kelemahan Demokrasi Melalui 'Dirty Vote'

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Film dokumenter "Dirty Vote", karya tiga pakar hukum tata negara, mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam dokumenter ini, pandangan dari Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar disampaikan dengan jelas. Film ini mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote pada hari Minggu (11/2/2024).

  • Ahli Paparkan Pentingnya Peran Forensik dalam Penegakan Hukum
    Aceh | 4 tahun lalu
    Ahli Paparkan Pentingnya Peran Forensik dalam Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Spesialis Forensik dan Medikolegal Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto memaparkan pentingnya peran kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum di Indonesia.